Masyarakat Gilireng melawan Pt. Energy Equity Epic Sengkang

Perjuangan Rakyat Gilireng bukan pertama kalinya. mereka memiliki sejarah perlawanan yang panjang melawan ketidakadilan. Dalam sejarah Gilireng tidak pernah tercatat, namun Gilireng adalah salah satu daerah yang tidak pernah bisa ditembus oleh penjajah termasuk penjajahan Belanda dan Jepang. Rakyat Gilireng memiliki persatuan yang kuat untuk melawan setiap ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa.
Keberadaan PT EEES bagi masyarakat tidak memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat Gilireng. PT EEES tidak menjadi tamu yang baik bagi Gilireng, perusahaan sangat tertutup bagi orang luar dan tidak memenuhi tanggung jawab sosial dan tanggung jawab terhadap berkeberlangsungan lingkungan hidup.Dampak terhadap keberlangsungan ekosistem terjadi sejak pertama kali keberadaan PT EEES di Gilireng. Dampak yang ditimbulkan bukan hanya merusak lingkungan sekitar EEES tapi berdampak pada keberlangsungan hidup rakyat gilireng. Rakyat Gilireng hingga saat ini mengalami kesulitan mengakses air bersih, sumur penduduk hanya terisi air di musim hujan. Sedangkan selebihnya penduduk harus membeli air di kecamatan lain. Kurangnya air tanah dan sungai mempengaruhi produktifitas pertanian. Sawah di kecamatan Gilireng adalah sawah tadah hujan yang bergantung pada musim dan air sungai. Namun 5 tahun terakhir produktifitas pertanian mengalami penurunan drastis. Sawah penduduk yang biasanya menghasilkan panen 2 kali setahun, dua tahun terakhir sebagian besar tak bisa digarap lagi. Hal ini berpengaruh pada tingkat kemiskin penduduk dan rentangnya warga terhadap berbagai penyakit.

PT EEES juga diindikasi tidak melakukan pengolahan limbah sesuai standar yang berlaku. Limbah gas mempengaruhi kualitas udara bersih. Pada musim hujan dan dini hari bau gas methana sangat menyengat penduduk. Penduduk di Desa Poleonro, desa Abbatireng, Desa Alausalo dan Desa Mamminasae, serta Kelurahan Gilireng mengaku sangat terganggu dengan bau gas yang di hasilkan perusahaan. Limbah cair perusahaan dialirkan ke sungai Jembatan Merah yang menjadi saksi sejarah perjuangan rakyat gilireng. Pada musim kemarau air sungai tersebut menjadi hitam dan berbau.

..........
Tahun 2005 terbentuk aliansi GAWAT (Gerakan Wajo Menggugat) yang terdiri lebih dari 26 organisasi kemahasiswaan, NGO dan rakyat Gilireng sendiri. Tuntutan mereka meminta DBH yang tidak pernah dibayarkan pemerintah sejak berdirinya perusahaan tersebut.
9 April 2010 ALMAMATER melakukan aksi di Fly Over menuntut transparansi tata kelola, pengrusakan ekosistem dan ekologi.
15 april 2010 aksi di DPRD Provinsi dan bertemu dengan 3 anggota Dewan dari fraksi Golkar, PKS dan .... dialog tersebut menghasilkan kesepakatan jika DPRD Provinsi sepakat untuk memediasi pertemuan antara Aliansi dengan BP Migas, Depkeu, Kementerian ESDM dan PT EEES. Anggota DPRD juga menyatakan mendukung perjuangan rakyat Gilireng dalam menuntut haknya. Selain di DPRD massa aksi juga bergerak ke kantor PT EEES di Graha Pena, sayangnya kantor tersebut belum berfungsi maksimal. Massa aksi hanya disambut oleh petugas keamanan Graha Pena.
26 april 2010 rakyat melakukan aksi di PT EEES menuntut enam poin transparansi dana bagi hasil, pembayaran dana bagi hasil sejak tahun 1995-2010, pembayaran CSR, penghentian pencemaran lingkungan, penerimaan tenaga kerja 50% dari masyarakat lokal, dan listrik gratis untuk rakyat gilireng. aksi yang diikuti oleh lebih dari 300 warga. Setelah melakukan negosiasi PT EEES akhirnya bersedia menemui pengunjuk rasa dengan mediasi Wakapolres. Dalam pertemuan tersebut PT EEES yang diwakili oleh Bambang SP menyepakati empat tuntutan. Sedangkan poin 1 dan 2 akan dibahas dalam pertemuan yang akan diadakan pada tanggal 29 april 2010. dalam dialog tersebut muncul segala kebohongan yang
29 april 2010 warga kembali mendatangi PT EEES untuk menuntut pertemuan yang dijanjikan oleh Bambang SP. Warga yang tergabung bertambah karena adanya simpati dari warga kecamatan lain yakni dari kecamatan tanasitolo, maniangpajo, sajoanging dan Kec.Keera. namun pada aksi ini pihak kepolisian tidak lagi mengizinkan massa untuk masuk ke halaman parkir PT EEES dan mengatakan jika Pihak PT EEES tidak ada di kantornya. Larangan ini memicu amarah massa. Sehingga mereka memaksa masuk ke halaman PT EEES. Massa akhirnya masuk ke dalam hingga melewati gerbang ke 2 menuju kantor PT EEES. Bambang tidak bersedia menemui massa karena tidak dapat memenuhi janjinya mempertemukan massa dengan pihak terkait lainnya. Ia kemudian melarikan diri lewat sawah menuju Polres Wajo. Anggota DPRD kab.Wajo yang kebetulan berada di Gilireng kemudian mendatangi PT EEES bersama Asistan I Bupati memediasi komunikasi dengan Presiden PT EEES Andi Riyanto. Perwakilan Aliansi memberi batas waktu hingga tanggal 1 mei 2010 dan melakukan pendudukan di PT EEES.
Massa aksi tak bisa berdiam lama di halaman kantor karena bau gas methana yang dihasilkan sangat menyengat dan membuat beberapa massa aksi mual-mual dan sesak napas. Massa aksi kemudian mendirikan tenda di halaman parkir. Polisi dan brimob dari polres Wajo, Polwil Bone, Polwil Pare dan Polda Sulsel terus berdatangan hingga mencapai 500an personil.
30 april 2010 massa masih menduduki PT EEES, di tempat terpisah di kantor Bupati Wajo PT EEES, dengan Depkeu dan BP MIGas serta aparat pemerintahan melakukan pertemuan tanpa melibatkan rakyat.
01 mei 2010 PT EEES menghentikan produksi dan karyawan meninggalkan PT EEES. Deadline yang diberikan kepada PT EEES tidak dipenuhi. Mereka kembali mangkir dari janjinya untuk bertemu dengan rakyat. Massa aksi akhirnya dibubarkan setelah kedatangan Bupati Wajo bersama Wakil ketua DPRD Wajo. Bupati berjanji akan memediasi pertemuan pada tanggal 6 mei 2010 di Kantor Bupati Wajo. Massa aksi sangat kecewa dengan sikap PT EEES yang ingkar janji.
04 mei 2010 Wakapolri berkunjung ke Wajo untuk bertemu dengan pihak PT EEES, dengan aparat terkait. Pada pertemuan dengan Wakapolri, Yusuf Manggabarani, hanya mengundang para Kepala Desa saja, tapi tidak bersama masyarakat. Pernyatan bahwa, masyarakat cukup diwakili dengan Kepala Desa-nya masing-masing, ini menunjukkan adanya upaya pembungkaman secara halus dari pihak Pemprov dan Pemkab. Pada dasarnya masyarakat menghormati dan menghargai terhadap para Kepala Desa-nya, namun, masyarakat berharap akan lebih baik, kalau masyarakat diikut-libatkan dalam pertemuan tersebut. Dan, dalam pertemuan dengan Wakapolri, tidak terjadi dialog. Begitupun dalam pertemuan tertutup yang dilakukan di ruang Pola kantor Bupati, bahkan Kepala Desa tak diizinkan masuk. Perwakilan dari Aliansi hanya 3 orang yang juga tidak membuka ruang dialog. Pertemuan ini sangat mengecewakan karena tidak ada hasil yang bisa menyelesaikan konflik.

Pada pertemuan hari Rabu, tanggal 5 Mei 2010, pukul 15.00 hingga selesai, yang difasilitasi oleh Pemprov dan Pemkab, hanya berlangsung sekitar 25 menit saja. Pertemuan tersebut terdiri dari dari unsur-unsur Muspida. Dalam pertemuan itu, rombongan Pemprov yang dipimpin langsung oleh Gubernur Syahrul Yasin Limpo. Juga tampak hadir Ketua DPRD Provinsi, HM Roem. Dijajaran Pemkab sendiri, diwakili langsung oleh Bupati Kab Wajo, Andi Burhanuddin Unru, DPRD Wajo Junaidi (wakil ketua DPRD Wajo). Dalam pertemuan itu, sekali lagi tampak tidak menghasilkan apa-apa. Pidato Syahrul Yasin Limpo, lebih mengeksplorasi keberhasilan-keberhasilan selama ini akan prestasi yang dicapainya. Sementara ruang untuk membahas permasalahan yang sesungguhnya, tidak begitu ter-respon. Dan, pertemuan itu, sesi dialog tidak terjadi. Di sisi lain, unsur masyarakat sekali lagi tidak dilibatkan.

Pada perkembangan selanjutnya, tindak lanjut pertemuan untuk penyelesaian konflik, yang sedianya untuk mempertemukan pihak yang terkait, seperti, BP-MIGAS, Depkeu, pihak PT. EEES, Pemprov, Pemkab dan masyarakat, juga mahasiswa dan ornop pemdamping. Akan melakukan pertemuan dalam rangka upaya penyelesaian konflik. Sedianya akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2010 di Sengkang, Tapi, pelaksanaannya terundur dan tempat pelaksanaannya-pun dipindahkan di Jakarta.