3000 Petani duduki perkebunan karet PT.Lonsum Bulukumba.

Siaran Pers: WALHI Sulawesi Selatan

.

 

Bulukumba,Sulsel. Sekitar 3000 petani Bulukumba dari 10 desa yang tergabung dalam ranting Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Bulukumba, melakukan pendudukan di areal perkebunan Karet PT.Lonsum sejak 12 Agustus hingga saat ini. Pendudukan lahan ini dilakukan sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan kembali hak atas tanah mereka yang diklaim telah dirampas oleh PT.Lonsum sejak puluhan tahun yang lalu. Sebelumnya, pada tanggal 12 Agustus, sekitar 1000 petani melakukan aksi di kantor bupati Bulukumba untuk menuntut penyelesaian konflik tersebut. Massa aksi melakukan pertemuan dengan kepala bidang Pertanahan dan Kesbang Pemda Bulukumba sebagai perwakilan Bupati Bulukumba.

Dalam pertemuan tersebut, pimpinan aksi menyampaikan tuntutannya. Amiruddin sebagai salah satu pimpinan aksi menyampaikan bahwa "kami menuntut ada upaya penyelesaian konflik lahan dengan PT.Lonsum yang terus berlarut-larut. Kami menginginkan adanya mediasi yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan dan dilakukan di lokasi konflik."

Tuntutan tersebut ditanggapi oleh perwakilan Pemda Bulukumba yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanahan. "Pemda Bulukumba juga mengupayakan adanya penyelesaian konflik secepatnya. Kami akan segera menyampaikan tuntutan petani kepada Gubernur Sulawesi Selatan agar segera ada proses mediasi", tegasnya.

Massa aksi meninggalkan kantor bupati Bulukumba saat sore hari. Mereka melanjutkan aksi dengan membangun 40 tenda di areal perkebunan karet. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan atas proses penyelesaian yang berlarut-larut dan tidak ada kepastian hingga saat ini. "Kami akan terus melakukan pendudukan di lahan ini sampai ada jaminan yang jelas dari Gubernur Sulsel untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya. "Kami tidak akan melakukan tindakan yang merusak sepanjang upaya mediasi dan hak atas tanah petani yang telah dirampas dapat dikembalikan." pungkas Amir sebagai salah satu pimpinan organisasi.

Zulkarnain Yusuf, Direktur WALHI Sulawesi Selatan sebagai oranisasi yang konsisten mendukung perjuangan petani di Bulukumba menyampaikan bahwa "Kasus ini telah berlangsung puluhan tahun. Petani telah kehilangan tanahnya dan mengalami penderitaan yang panjang. Sudah saatnya harus ada penyelesaian konflik yang tegas dan mengembalikan tanah petani yang telah dirampas. Seluruh pihak diharapkan dapat membantu perjuangan petani sebagai bentuk perlawanan terhadap segala bentuk perampasan tanah rakyat di Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya. Kita harus menggalang konsolidasi yang kuat untuk mendukung petani di Bulukumba."   

Hingga saat ini, pendudukan di perkebunan berlangsung tertib dan kondusif. Ribuan petani masih terus semangat dalam seluruh agenda perjuangan. Puluhan aparat dari Kepolisian dan TNI juga telah disiapkan di lokasi untuk pengamanan. Menanggapi kondisi ini, Amir menegaskan bahwa "aksi tidak bertujuan untuk melakukan pengrusakan ataupun tindakan anarkis. Kami hanya ingin menunjukkan keseriusan dalam berjuang sehingga seluruh pihak yang berwenang tidak main-main dalam persoalan ini dan segera menyelesaikan konflik. Kami sudah sangat lama menderita. Kami adalah korban dan bukan pelaku kejahatan."

"Melalui aksi ini juga kami tegaskan bahwa tuntutan kami; pertama, mendesak Gubernur Sulawesi Selatan dan Pemda Bulukumba untuk segera memediasi penyelesaian konflik antra petani dan PT.Lonsum. Kedua, kami menuntut kepada aparat keamanan baik Polisi ataupun TNI untuk tidak melakukan tindakan represif dalam pengamanan yang dilakukan. Ketiga, menghimbau seluruh pihak untuk melawan segala bentuk perampasan dan monopoli tanah dan mendukung perjuangan petani di Bulukumba."Tegasnya.

DPRD Kota Makassar harus mengutamakan keselamatan masyarakat di tengah risiko bencana ekologis di Kota Makassar

 PRESS RELEASE

DPRD Kota Makassar harus mengutamakan keselamatan masyarakat di tengah risiko bencana ekologis di Kota Makassar

(Sikap terhadap polemik keputusan DPRD Kota Makassar atas rencana anggaran penambahan RTH Kota Makassar dalam APBD 2013)

Krisis RTH Kota Makassar

Kota Makassar adalah salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana yang Tinggi (Peta Indeks Risiko Bencana Banjir, BNPB). Ketersediaan daerah resapan (catchment area) yang tidak memadai, buruknya sistem pengelolaan sampah dan drainase merupakan faktor dominan penyebab banjir (bencana ekologis) yang pada dasarnya bersumber dari penataan ruang kota Makassar yang semakin buruk. Kondisi ini meletakkan tuntutan untuk penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai kebutuhan mutlak dipenuhi di Kota Makassar.  Dengan kata lain, salah satu instrumen kunci untuk pengurangan risiko bencana di kota Makassar adalah  ketersediaan RTH yang memadai. Di musim kemarau, kawasan ini akan memberikan kesejukan dan penghisap racun polutan kota diberbagai tempat. Di musim penghujan, kawasan ini akan menyerap dan membantu pengendalian sirkulasi air dalam kuantitas yang cukup besar sehingga dapat menghambat banjir.  Jelas, bahwa tuntutan ini bukan tanpa dasar dan analisis dangkal semata. Selain merupakan tuntutan lingkungan, RTH telah menjadi amanah konstitusional (PERDA Kota Makassar No.6 Tahun  2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015).  

RTH merupakan kawasan pengaman, peneduh, penyangga dan atau keindahan lingkungan, sekaligus sebagai fasilitas umum (Perda No.6 th.2006 tentang RTRW Kota Makassar, Paragraf 3, Pasal 15, ayat 2). RTH di Makassar yang tidak mencapai 10% dari luas wilayah kota merupakan kenyataan krisis RTH di Kota Makassar.  Target realisasi minimal 30% RTH seperti yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini nampaknya hanya isapan jempol semata. Target inipun sebenarnya tidak berdiri dalam rancangan visi yang jelas. Mengingat bahwasanya RTH yang dimaksud dalam RTRW Kota Makassar dihitung dalam persentase konkrit berdasarkan luas wilayah dalam 13 kawasan terpadu di kota Makassar. Pusat kota (5%), kawasan pemukiman terpadu (7%), kawasan pelabuhan terpadu (7%), kawasan bandara terpadu (15%), kawasan maritim terpadu (10%), kawasan industry terpadu (7%), kawasan pergudangan terpadu (5%), kawasan pendidikan tinggi terpadu (7%), kawasan penelitian terpadu (55%), kawasan budaya terpadu (15%), kawasan olahraga terpadu (18%), kawasan bisnis dan pariwisata terpadu (10%), dan kawasan bisnis global terpadu (12%) (Perda No.6 th.2006 tentang RTRW Kota Makassar, Paragraf 3, Pasal 15, poin 3).   

Derita banjir di Makassar awal 2013 bukanlah karena luapan sungai Jeneberang dan sungai Tallo. Tetapi, ketidaktersediaan (RTH dan sistem drainase yang baik) pengendali sirkulasi air dalam kota. Kenyataan pahit ini akan terus berulang jika tidak ada ketegasan dan komitmen kuat mengatasi krisis RTH di Kota Makassar.

Keputusan DPRD Kota Makassar dan ancaman keselamatan masyarakat Makassar 

Terlepas dari polemik keputusan DPRD Kota Makassar yang menghapus/mengalihkan anggaran untuk penambahan RTH Kota Makassar dalam APBD 2013 yang telah diusulkan BLHD Kota Makassar sebesar 6 milliar rupiah dengan alas an ketidaktepatan peruntukan anggaran. Patut disadari bahwa penambahan RTH di Kota Makassar merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak, mengingat krisis RTH Makassar seperti yang telah dipaparkan di atas. Keputusan DPRD Kota Makassar harus menggambarkan komitmen dan kebijakan politik yang kuat dan tegas untuk menciptakan ruang yang lebih baik (RTH) dan menjamin keselamatan masyarakat di kota Makassar. Keputusan yang keliru akan menjadi alasan tidak adanya penambahan RTH baru di Makassar dan membuat kota semakin rentan dengan bencana ekologis. Padahal, telah dipahami bahwa penambahan RTH dapat menjadi salah satu instrumen pendukung untuk memperbaiki daya dukung lingkungan di Kota Makassar.

PERDA RTRW Kota Makassar yang baru belum dibahas dan ditetapkan, belum tersedianya dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kota Makassar (amanah UU. No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan ketidaktepatan keputusan yang berkaitan dengan penambahan RTH akan menambah deretan catatan buruk kebijakan sektor lingkungan di Kota Makassar. Kondisi ini akan membuat semakin sulit menilai pola pemanfaatan ruang dan daya dukung lingkungan di tengah semakin pesatnya pembangunan Kota Makassar. Wajar nantinya jika pemandangan di kota Makassar akan semakin sesak dengan formasi beton. Penderitaan dan kerugian akibat bencana ekologis harus dijadikan pelajaran besar bagi seluruh pemangku kebijakan di kota ini agar sadar dan menjadikan sektor lingkungan sebagai sektor utama dalam penentuan kebijakan. Disadari atau tidak, ketidakberesan pengelolaan lingkungan hidup kota Makassar telah mempertaruhkan keselamatan masyarakat Makassar dengan tingginya ancaman bencana ekologis akibat ekspansi pembangunan tanpa kendali.

Menyikapi polemik tersebut di atas, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menyatakan sikap:

1.      Mendesak DPRD Kota Makassar segera membuat keputusan yang menunjukkan komitmen yang kuat dan tegas berkaitan dengan penambahan RTH Kota di tahun 2013.

2.      Mendesak DPRD, Pemerintah dan BLHD Kota Makassar segera merealisasikan penambahan RTH Kota Makassar sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.      Menuntut kepada DPRD dan Pemerintah Kota Makassar senantiasa menjadikan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekologis kota Makassar sebagai faktor dan pertimbangan utama dalam penetapan seluruh kebijakan pembangunan.

4.      Mendesak DPRD Kota Makassar segera membahas dan menetapkan Perda RTRW Kota Makassar yang terbaru dan Kebijakan sektor lingkungan lainnya dan melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pembahasan dan penetapannya.

Kami juga menyerukan kepada seluruh masyarakat kota Makassar untuk senantiasa lebih kritis dan menggunakan haknya untuk menyatakan sikap, pikiran dan pandangannya dalam menyikapi seluruh kebijakan/keputusan yang dibuat oleh Pemerintah dan DPRD Kota Makassar.

Pulihkan Makassar, Utamakan Keselamatan Rakyat

-WALHI EKSEKUTIF DAERAH SULAWESI SELATAN-